Dua Solusi PKS Tekan Politik Biaya Tinggi

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menyimak pertanyaan peserta pembekalan anggota legislatif Jawa Barat, di Bandung, Jumat (9/10).

BANDUNG (9/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohihul Iman menyatakan perlu ada terobosan untuk menghindari jebakan politik biaya tinggi dan demokrasi prosedural.
“Perlu diadakan transformasi struktural agar sektor politik kita tidak centang perenang. Yang dipraktekkan bukan demokrasi substantif tapi lebih dominan demokrasi prosedural dengan biaya politik yang sangat mahal,” kata Sohibul Iman dalam acara pembekalan anggota legislatif Jawa Barat di Bandung Jumat (9/10/2015).

Menurut Sohibul Iman, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif pilihan. “Tapi pelaksanaan sistem proporsional tertutup harus dipaketkan dengan sistem kaderisasi partai yang baik. Keduanya tak bisa dipisahkan,” tambahnya.

Sistem proporsional tertutup yang diterapkan tanpa adanya pengkaderan partai yang bagus hanya akan menghadirkan penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk yang baru. “Tanpa kaderisasi yang baik, sistem proporsional tertutup bisa dimanfaatkan oleh mereka yang suka menyogok pimpian partai agar mendapat nomor topi dalam urutan pemilu,” jelas Sohibul Iman.

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menambahkan, transformasi struktural di bidang politik harus diimbangi dengan upaya mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dan mengoptimalkan bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.

“Saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” ungkap Sohibul Iman.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya politisi Islam untuk mendalami cara kerja pemerintahan dan negara yang lebih efektif sebagai respons dinamika yang terjadi di level lokal, nasional, maupun global.

“Politisi Muslim harus mempelajari cara kerja demokrasi dengan lebih baik dan secara bersamaan menyadari peran agama sebagai penyempurna cara kerja demokrasi dan negara. Memang banyak pekerjaan rumah untuk mengerjakan upaya ini agar mampu menghasilkan peradaban alternatif,” jelas Fahri.