Sektor Riil Terpukul, Pemerintah Harus Segera Bertindak

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam.

Jakarta (08/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyoroti banyaknya perumahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi sejak awal tahun ini. Demikian disampaikan Ecky seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan APINDO, KADIN, dan perwakilan serikat-serikat buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (07/10).

Politisi PKS ini menganggap perumahan atau PHK yang makin marak terjadi ini merupakan tanda sektor riil sudah benar-benar terpukul akibat perlambatan ekonomi yang terjadi. "Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah yang lebih bisa berefek langsung kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli,” kata Ecky.

Sejak awal tahun hingga bulan September lalu ada sekitar 725 ribu orang yang sudah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan di bulan September sendiri sekitar 210 ribu lebih pekerja mencairkan dana JHT. Sementara itu Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan yang keluar sudah mencapai Rp 8,3 triliun.

Paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang dirilis pemerintah bulan lalu, menurut Ecky hampir tidak ada yang memiliki dampak jangka pendek. Manfaatnya baru terasa jangka panjang, paling cepat jangka menengah. "Sebab menstimulus investasi itu tak semudah hari ini membuat regulasi besok sudah ada swasta yang inves,” kata Ecky.

Ia berharap paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan datang bisa menstimulus gairah sektor riil khususnya di bidang pertanian dan UMKM. Paket kebijakan ekonomi jilid III ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat melalui penurunan harga BBM dan elpiji. Selain itu, pemerintah harus mempercepat dan mengefektifkan belanja serta melakukan stimulus lewat program-program cash transfer. "Agar bisa menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah,” kata Ecky.