Perkuat Daya Beli Rakyat, PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH), Memed Sosiawan.

JAKARTA (21/9) - Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan menyatakan, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak.

“Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun. Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/9).

Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

“Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.

Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin.

“Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.

Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau RP 400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp 2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,”ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07%, dari target penerimaan sebesar Rp 604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp 598.270,63 triliun.