DPR Pertanyakan Ketiadaan Road Map Pembangunan Energi Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis.

Jakarta (9/9) - Anggota Komisi Energi Iskan Qolba Lubis mempertanyakan pemerintah terkait tidak adanya road map dalam pembangunan kelistrikan. Menurut Iskan, dengan tidak adanya road map seperti yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menyebabkan setiap rezim pemerintahan dapat membuat program sesuai kepentingannya tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi sebelumnya.
"Di bidang kelistrikan, pemerintah belum punya roadmap yang jelas sehingga terkesan tidak konsisten dalam menerapkan berapa semestinya target pembangkit di tanah air,"kata Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Iskan menambahkan dengan tidak adanya road map tersebut mengakibatkan simpang siurnya target pembangunan pembangkit yang terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri. "PLN dan Menteri ESDM tetap yakin bisa 35.000 MW hingga 2016, tapi Menko Maritim hanya yakin 16.000 MW," kata Polisiti PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Pemerintah, menurut Iskan, seharusnya juga menjelaskan apa saja rincian target pembangunan pembangkit listrik masa kepemimpinan Jokowi-JK. Oleh karena, menurut Iskan , masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa target 35.000 MW tersebut sebenarnya merupakan penggabungan dari sisa-sisa pembangkit masa rezim Presiden SBY yang belum selesai. "Jadi bukan murni direncanakan Pemerintah Jokowi - JK," tegas Iskan.

Iskan berharap dengan adanya program pembangkit listrik ini, pemerintah dapat menyeimbangkan porsi antara PLN dengan swasta, yaitu IPP (Independence Power Producer). "Perlu perimbangan porsi pembangkit IPP dan PLN, karena bisa jadi tidak hanya merugikan keuangan PLN tapi juga keuangan Negara," tutup Iskan.