 |
| Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Kotouky. |
Hal itu disampaikan oleh Yudi menyusul rentannya konflik sosial yang terjadi pada pilkada serentak di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah tersebut.
"Pilkada serentak ini rentan terjadi konflik sosial. Oleh karena, akses kekuasaan yang diperebutkan sangat dekat dengan basis konstituen atau pendukung masing-masing calon,"Kata Yudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).
Beberapa indikasi potensi konflik tersebut, menurut Yudi, mulai terlihat pada tahap pendaftaran, dimana putusan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serta merta diterima begitu saja oleh pihak berkepentingan. "Sehingga, muncul berbagai penolakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Mamuju Utara, Kota Mataram, dan daerah lainnya," tegas Politisi PKS dari daerah pemilihan Papua tersebut.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), dari 269 daerah tersebut, masih terdapat 69 kasus sengketa sejak pendaftaran hingga penetapan pasangan calon. Dari kasus tersebut, 20 kasus sengketa sudah diputuskan, 4 kasus sengketa dinyatakan gugur, dan masih 38 kasus sedang dalam proses musyawarah.
"Namun demikian, dari 20 kasus sengketa yang telah selesai itu bukanlah hasil musyawarah mufakat pihak yang sedang bersengketa, melainkan keputusan pengawas pemilu. Sehingga, keputusan itu bisa saja memicu terjadinya konflik sosial antar pendukung pasangan calon di kemudian hari," tegas Yudi.
Yudi berharap 38 kasus pilkada yang saat ini masih sengketa dapat diselesaikan dengan proses musyawarah. "Jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan benar dan adil maka akan memicu konflik sosial," tutup Yudi.
0 komentar:
Post a Comment