Membebani Masyarakat, Legislator PKS Tanggapi Negatif Rencana Kenaikan Bea Materai

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram.

Jakarta (1/7) – Anggota Legislatif Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Muharram, menanggapi negatif rencana pemerintah untuk menaikkan dan memperluas objek bea materai. Pasalnya, hal tersebut bersifat kontraproduktif dan akan membebani masyarakat.

"Kebijakan kenaikan dan memperluas bea materai ini ialah cerminan dari strategi fiskal pemerintah yang kontraproduktif dan akan membebani masyarakat," tutur politisi asal Dapil Jawa Barat III tersebut di Kompleks DPR-MPR Senayan pada hari Selasa (30/6).

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada bulan Maret lalu mengisyaratkan kenaikan bea materai yang akan mulai diajukan ke DPR awal Juli 2015 ini. Nominal belanja sebesar Rp250 ribu hingga Rp1 juta akan dikenakan bea materai Rp3.000. Sementara untuk belanja yang lebih dari Rp1 juta maka terutang bea materai Rp6.000. Selain itu, tarif bea materai yang saat ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, akan dinaikkan menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000.

Dirinya menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi seperti saat ini, sudah semestinya mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan yang tidak membebani kegiatan transaksi ekonomi masyarakat.

"Di tengah perlambatan ekonomi seperti sekarang pemerintah semestinya konsisten dengan strategi ekspansi fiskalnya untuk menstimulus perekenomian sehingga daya beli masyarakat terangkat. Kebijakan untuk menaikkan bea materai ini malah bertolak belakang dengan strategi tersebut. Masyarakat menjadi terbebani dalam kegiatan transaksi ekonomi mereka, sehingga malah bisa makin melemahkan perekonomian," tambahnya.

Dengan adanya kebijakan ini, menurutnya, strategi fiskal pemerintah dalam upaya untuk menggenjot perekonomian menjadi tidak fokus. Pemerintah dinilai tepat saat menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) beberapa hari silam, namun dengan adanya kebijakan kenaikan bea materai ini menjadi kontraproduktif.

“Dari kebijakan ini terlihat strategi fiskal pemerintah tidak fokus, apakah mau ekspansi atau kontraksi. Padahal kemarin pemerintah baru saja menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi potensi pendapatan pajak sebesar 11 triliyun rupiah dalam rangka menggenjot perekonomian, itu adalah strategi ekspansi fiskal yang saya kira tepat. Tapi kenaikan bea materai ini malah sebaliknya. Kalau begitu buat apa PTKP dinaikan?" tambah legislator kelahiran 46 tahun silam tersebut

Tutup Kebocoran Anggaran

Tak lupa, Ecky memberikan solusi bahwa jika defisit APBN ingin tertutupi, maka pemerintah harus optimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini banyak penyimpangan (bocor). Sehingga, pemerintah harus mencari cara lain yang bersifat inovatif dan kreatif dalam mencari sumber pemasukan.

“Jika maksudnya adalah ingin menutupi defisit APBN, maka optimalkan sumber-sumber pendapatan potensial yang selama ini bocor. Misalnya bagaimana pemerintah bisa menghentikan illegal fishing yang kata Menteri Susi kerugiannya mencapai 3000 Triliun, atau menghentikan praktek transfer pricing yang kerugiannya diperkirakan mencapai 1300 Triliun rupiah. Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan.” tutup Ecky.